Teori-Teori mengenai Otonomi Desa

Fiolosofi otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan secara legal formal diatur oleh pemerintah pusat melalui undangundang[1].

Selain Itu dengan mengacu pada teori strukturasi pemerintahan desa yang diturunkan dari pemikiran Giddens (1984), dapat ditunjukkan betapa hubungan timbalbalik antara “agensi dan struktur” sangat mempengaruhi derajat kinerja tata-pemerintahan desa yang ditampilkan ke hadapan masyarakat[2]. Teori strukturasi ini membagi dua entitas yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Pemerintahan desa sebagai agen sangat dipengaruhi struktur pemerintahan khususnya pada tataran yang lebih tinggi. Kinerjanya sangat bergantung bagaimana anggaran dibentuk. Pengaruh masyarakat desa sebagai suatu struktur juga dapat memengaruhi pemerintahan desa dapat berjalan

Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pembangunan Wilayah Pesisir

Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu hal yang pasti terjadi dalam setiap Negara di dunia sebagai suatu proses/daya-upaya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dari Negara tersebut untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan pengalaman beberapa negara sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistis berdampak buruk terhadap pembangunan yaitu tidak efisien, tidak produktif, dan tidak mampu membangkitkan partisipasi masyarakat serta rasa memiliki (sense of ownership) dari masyarakat Indonesia.

Dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistis banyak orang yang berpendapat bahwa pembangunan hanya untuk daerah-daerah tertentu di Indonesia, terutama daerah khusus ibukota Jakarta. Di samping itu, terjadi ketimpangan di banyak daerah baik di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya yang mengakibatkan banyaknya daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Sehingga perlu dibangun suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menjawab permasalahan ini.Download Skripsi Lainnya....

BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN

AFTA ( Asian Free Trade Organization ) yang berlaku sejak tahun 2003 menandai dimulainya pasar bebas atau pasar global. Tujuan diberlakukan pasar bebas ini untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan perdagangan internasional. Globalisasi dan kedatangan era perubahan dalam menghadapi perdagangan bebas merupakan tantangan serius bagi para pemimpin dalam mengelola organisasi. Dalam menghadapi perubahan, diperlukan kehati- hatian untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan sekaligus menjaga kelangsungan organisasi agar mampu bertahan hidup.

Hal tersebut menyebabkan semakin terbukanya perekonomian Indonesia, disertai dengan proses globalisasi yang semakin kuat di hampir semua sektor ekonomi menyebabkan ekonomi dalam negeri semakin menjadi bagian dari perekonomian dunia. Dalam kondisi perekonomian yang semakin terbuka, yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan setiap peluang yang ada dan secara bersamaan menghindari setiap tantangan yang muncul dari keterbukaan tesebut. Salah satunya yang sangat disoroti adalah perbankan nasional, banyaknya bank BUMN yang mengambil tindakan merger untuk dapat mempertahankan perusahaannya. Selain itu, bank- bank BUMN harus dapat meningkatkan kinerja karyawannya untuk dapat meningkatkan produktifitas serta eksistensinya. Download Skripsi Lainnya....