LEMBAGA SOSIAL

Istilah lembaga dapat diartikan sebagai suatu format yang mantap, stabil, terstruktur dan mapan (established). Dalam pengertian ini lembaga sebagai suatu jaringan sarana hidup berisi peranan yang menjalankan fungsi masyarakat secara terus menerus dan berulang- ulang. Secara umum lembaga lahir dari cara-cara berbuat (Usage) yang menjadi kebiasaan (Folksway), lalu kebiasaan tumbuh menjadi menjadi tata-kelakuan (mores), dan apabila tata kelakuan ini bertambah matang, disertai adanya aturan dan pengenaan sanksi yang relatif berat terhadap pelanggar aturan tersebut, maka berarti telah terbentuk apa yang disebut sebagai adat istiadat (Customs). Dengan kata lain, lembaga merupakan kebiasaan berbuat yang dilakukan secara sadar, bersifat permanen dan rasional (super folksway). 

SEJARAH KOPERASI INDONESIA

Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang bersifat nonprofit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan Koperasi. Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang turun-temurun itu dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia di antaranya adalah Arisan untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, paketan, mitra cai dan ruing mungpulung daerah Jawa Barat, Mapalus di daerah Sulawesi Utara, kerja sama pengairan yang terkenal dengan Subak untuk daerah Bali, dan Julo-julo untuk daerah Sumatra Barat merupakan sifat-sifat hubungan sosial, nonprofit dan menunjukkan usaha atau kegiatan atasdasar kadar kesadaran berpribadi dan kekeluargaan.
Bentuk-bentuk ini yang lebih bersifat kekeluargaan, kegotongroyongan, hubungan social, nonprofit dan kerjasama disebut Pra Koperasi. Pelaksanaan yang bersifat pra-koperasi terutama di pedesaan masih dijumpai, meskipun arus globlisasi terus merambat ke pedesaan. Kemajuan ilmu oengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18 telah mengubah wajah dunia. Berbagai penemuan di bidang teknologi ( revolusi industri ) melahirkan tata dunia ekonomi baru. Tatanan dunia ekonomi menjajdi terpusat pada keuntungan perseorangan, yaitu kaum pemilik modal ( kapitalisme ). Kaum kapitalis atau pemilik modal memanfaatkan penemuan baru tersebutdengan sebaik-baiknya untuk memperkaya dirinya dan memperkuat kedudukan ekonominya. Hasrat serakah ini melahirkan persaingan bebas yang tidak terbatas. Sistem ekonomi kapitalis / liberal memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal dan melahirkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomi lemah.

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK H.SYAMSUL ARIFIN

Pada tahun 2008 akan digelar sebuah pesta akbar demokrasi, yakni pemilihan kepala daerah (pilkada) di Propinsi Sumatra Utara. Dan ini merupakan Pilkada Sumut yang pertama kali digelar secara langsung. Meskipun pesta demokrasi tersebut masih setahun lagi, akan tetapi riak-riak gerakan politik dari berbagai kekuatan politik yang ada di Sumatra Utara sudah mulai membahana. Hal ini ditandai dengan berbagai gerakan politik dalam rangka pembangunan opini public tokoh-tokoh di Sumatra Utara (Sumut) yang berkeinginan menduduki kursi orang nomor satu di Sumut dan juga beberapa nama telah tersebut-sebut dalam berbagai pertemuan massa dan juga tertulis dalam media baik cetak maupun elektronik. 

PROSES REKRUTMEN POLITIK DALAM PARTAI POLITIK (STUDI :PADA PARTAI AMANAT NASIONAL)

Dalam ranah demokrasi, Partai Politik merupakan salah satu institusi instrumen penting dari pelaksanaan sistem politik demokrasi yang modern. Demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem yang disebut dengan keterwakilan (representativeness), baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan seperti parlemen (DPD/DPRD) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. Hal ini berbeda dengan demokrasi langsung sebagaimana yang dipraktekkan di masa Yunani Klasik, demokrasi modern sebagai demokrasi tidak langsung membutuhkan media penyampaian pesan politik kepada negara (pemerintah). Media yang berupa institusi tersebut biasa kita sebut sebagai partai politik dan keberadaannya harus diatur dalam konstitusi negara modern.